Tahun 2018 Pendamping PKH Harus Siap Hadapi 10 Juta KPM

Surabaya (13/9) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa pentingnya kesiapan para Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menghadapi target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada tahun 2018. 

Dengan bertambahnya KPM secara nasional dari 6 juta menjadi 10 juta dan untuk Jawa Timur ada tambahan sekitar 560 ribu KPM atau sebesar 52 persen. Maka sangat dibutuhkan kesiapan semua pihak, tidak hanya Operator dan Pendamping, jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disampaikan Mensos pada pembukaan Kegiatan Bimbingan Pemantapan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya. 

Pada kesempatan tersebut hadir pula Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Emmy Widayanti, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi dan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nur Pujianto. 

Kegiatan Bimbingan Pemantapan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan serempak di beberapa kota lainnya dari tanggal 12-17 September 2017 oleh Tim Agustus Tuntas atau Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menurut Khofifah Pemantapan Pendamping juga untuk menghadapi tambahan penerima bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta KPM. Penerima bantuan sosial PKH secara nasional akan menerima tambahan bantuan pangan. Bantuan ini untuk 118 kabupaten dan 98 kota sudah berjalan sekitar 44 kota, sedangkan di Jawa Timur sudah berjalan di 9 kota, ujarnya. 

Adapun terkait dengan sumber daya manusia, PKH saat ini sudah tersedia sebanyak 25.013 Pendamping/Operator PKH, sehingga dengan adanya tambahan penerima manfaat PKH tahun 2018 dibutuhkan tenaga SDM PKH yang ideal sebanyak 67.953 orang.  Oleh karena itu akhir tahun ini akan ada rekrutmen baru sebanyak 42.940 Pendamping/Operator PKH agar memenuhi ratio ideal secara nasional, tambahnya. 

Bimbingan Pemantapan Pendamping PKH ini merupakan kegiatan yang strategis. Kegiatan strategis lainnya yaitu resertifikasi terhadap1,2 juta KPM. Hal ini penting untuk menentukan ketepatan sasaran dan status KPM yang sudah meningkat sejahtera sehingga tidak "eligible" lagi sebagai KPM PKH. 

Pemantapan Pendamping dan Operator PKH Di Kota Malang

Setelah Pemantapan Pendamping dan Operator PKH di Surabaya, Dirjen Linjamsos Membuka Pemantapan Pendamping dan Operator PKH Di Kota Malang pada hari yang sama. Kegiatan berlangsung diikuti oleh para Pendamping/Operator PKH wilayah Malang dan sekitarnya. 

Dirjen Linjamsos Harry Hikmat dalam arahannya mengingatkan bahwa PKH merupakan program prioritas nasional dan akan mendapat tambahan target dari 6 juta menjadi 10 juta KPM. Dengan demikian kita harus mantapkan 4 juta KPM baru tersebut yang akan menerima penyaluran bantuan sosial nontunai tahap I bersama KPM lama yang belum menerima yaitu bulan Februari 2018.

Harry menambahkan, kita baru saja menyelesaikan semangat Pencairan Agustus Tuntas, namun berdasarkan laporan dari Dinas Sosial masih ada 17 Kabupaten/Kota yang sampai saat ini pencairannya belum maksimal. Kepada para Pendamping PKH Harry meminta agar segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial tahap I, II dan III dengan cara melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak perbankan sebagai penyalur.  (OHH/Linjamsos)