Dinsos Upgrade Data Penerima Bansos Agar Tepat Sasaran

Untuk mengurangi kekeliruan dalam hal penetapan sasaran program perlindungan sosial dan juga dalam rangka memperbaharui data, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sejak Januari hingga Oktober mendatang melakukan verival dan validasi Basis Data Terpadu (BDT).

Dalam pembaharuan BDT tersebut menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG ini merupakan sebuah aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial.

Karena sejak tahun 2017 lalu Kemensos dipercayakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan di Indonesia. BDT yang  sebelumnya  yaitu tahun 2009-2015 di verival dan validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Azrin Syamsuddin mengatakan, memperbaharui atau meng-upgrade BDT ini sangat diperlukan. Mengingat semua penetapan penerima bantuan dari pemerintah Republik Indonesia harus berdasarkan BDP.

“Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (RASKIN), Beras Sejahtera (RASTRA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penerima Bantuan iuran JKN,Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (Kube), hingga subsidi LPG dan listrik datanya ada di dalam BDP,” ujar Azrin saat ditemui di Acara Bimtek Verival dan Validasi BDP di Sahira Butik Hotel, Jalan Paledang, Kota Bogor, Kamis (15/03/2018).

Beliau menuturkan, bahwa BDP merupakan data yang dikeluarkan secara nasional. Data penerima Bansos tersebut kemudian dilakukan verivali dan validasi di Dinas Sosial di daerah masing-masing. Tak terkecuali juga di Kota Bogor yang sedang melakukan verivali dan validasi.

“Jika saat verivali dan validasi ada pengurangan atau penambahan maka setiap perubahannya akan diusulkan ke Kemensos. Perbaikan data di BPD memang harus terus dilakukan agar semua program tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, bentuk-bentuk penyelesaian sosial hampir keseluruhan dilakukan lewat intervensi yang berdasarkan data. Sehingga akurasi data menjadi hal penting mengingat dalam menanggulangi masalah sosial erat kaitannya dengan penggunaan anggaran.

“Jangan sampai salah sasaran. Apalagi bantuan seperti ini hampir semua masyarakat rasanya ingin dapat, mau itu yang mampu atau tidak mampu,” kata Ade.

Beliau juga menekankan supaya Dinsos terus meningkat kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan kegiatan Bimtek ini termasuk salah satu bagian peningkatan kualitas dalam pembaharuan data.

“Setelah Bimtek peserta melakukan musyawarah di tingkat kelurahan bersama LPM, tokoh masyarakat untuk memastikan validasi data yang dibuat dan dikunjungi ke lapangan semakin terupdate,” pungkasnya.

Sumber : pkhdaily.com , 

                  kotabogor.co.id