LAMPUNG TIMUR GELAR ROLING
Radar Lampung, SUKADANA – Demam rolling merembet ke Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dan Kota Metro. Di Lamtim, penjabat (Pj.) Bupati Tauhidi kembali merombak jajaran pejabat eselonnya kemarin (20/10). Kali ini, rolling dilakukan terhadap 24 pejabat eselon II, eselon III (16), dan eselon IV (99). Pada kesempatan itu, Tauhidi juga menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Iwan Nurdaya sebagai penjabat (Pj.) sekretaris Kabupaten Lamtim. Sebelumnya, Iwan menjabat staf ahli bupati.
Pejabat eselon II yang dialihtugaskan antara lain Senen Mustakim dari sekretaris menjadi kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KAD). Kemudian Puji Riyanto dari kepala Dinas Pertambangan dan Energi menjadi kepala Bappeda serta Wan Ruslan Abdul Ghani dari Karo Bina Sosial Sekretariat Pemprov Lampung menjadi asisten bidang administrasi umum (asisten III). Sementara pejabat eselon III yang dialihtugaskan antara lain Mansyursyah dari kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (Selengkapnya lihat grafis)
Rolling jilid 2 yang dilakukan Pj. bupati Lamtim tersebut kembali dipertanyakan kalangan dewan setempat. Seperti disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Joko Pramono. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semestinya Pj. bupati tidak boleh melakukan alih tugas jabatan. Memang, lanjutnya, ada edaran yang menyebutkan Pj. bupati boleh melakukan alih tugas setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ’’Perlu dipertanyakan, apakah alih tugas yang dilakukan sudah mendapat persetujuan Kemendagri?” tanya Joko.
Joko juga khawatir rolling yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran dapat mengganggu rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2016 yang saat ini sedang dibahas di DPRD Lamtim. ’’Kalau sebagian besar kepala satuan kerja diganti, bagaimana dengan pembahasan KUA dan PPAS yang sedang berjalan? Terlebih ada di antaranya yang berasal dari pemprov,” tandas dia.
Menanggapinya, Tauhidi menyatakan, rolling yang dilaksanakan kemarin, termasuk masuknya dua pejabat dari pemprov, bertujuan memperkuat organisasi pemerintahan dan mengisi kekosongan jabatan. Menurutnya, dua pejabat yang diambil dari pemprov memiliki kemampuan dan pengalamannya pada jabatan yang diemban saat ini. Misalnya, Wan Ruslan berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Okta Heri Alsyah yang didapuk sebagai kepala BPKAD juga bukan orang baru bagi Lamtim. Sebab, Okta pernah menjabat sekretaris BKDD. ’’Selama ini, Lamtim tidak pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan masuknya pejabat yang berpengalaman, diharapkan Lamtim bisa mendapat opini WTP,” kata Tauhidi sembari menegaskan, rolling yang dilaksanakan kemarin juga telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.
Sebelumnya, Tauhidi juga merombak jajaran pejabat eselon III dan IV pada Rabu (7/10) lalu. Tidak tanggung-tanggung, rolling dilakukan terhadap 131 pejabat yang terdiri dari 72 pejabat eselon III dan 59 eselon IV.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Metro Achmad Chrisna Putra juga menggelar rolling kemarin. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 821.22/731/LTD-3/03/2015, rolling ini menyasar 8 pejabat eselon II-b, eselon III (15), dan eselon IV (12).
Salah satunya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Metro Imam Santoso yang dinon-job-kan. Prayetno yang sebelumnya menjabat asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Metro ditunjuk menjadi pengganti Imam.
Menurut Chrisna, langkah ini dilakukan terkait banyaknya keluhan dari kecamatan maupun pihak lainnya karena banyaknya pembayaran yang mengalami keterlambatan. ’’Kepada kepala BPKAD yang baru, segera pelajari masalah-masalah sebelumnya dan benahi,” pesan Chrisna dalam sambutannya.
Dia juga berpesan kepada kepala Dinas Pendapatan Kota Metro yang baru agar mengevaluasi potensi pajak yang ada. ’’Lalu menciptakan inovasi-inovasi dalam penarikan pajak. Lebih giat melakukan koreksi ke kecamatan-kecamatan. Karena potensi kita itu dari pendapatan-pendapatan pajak," terangnya.
Dilanjutkannya, rolling ini sudah sesuai aturan hukum dan berdasarkan kinerja para pegawai. ’’Kami telah melakukan rapat dan mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi. Karena gubernur sudah menyetujuinya, maka kami melakukan rolling ini,” ujarnya seraya berharap rolling itu dapat membawa Kota Metro lebih baik lagi.
Diketahui, sebelumnya Kota Bandarlampung dan Kabupaten Waykanan yang menggelar rolling. Perombakan jabatan itu melibatkan ratusan pejabat, mulai level eselon II sampai IV. (wid/cw8/p2/c1/fik)
Pejabat eselon II yang dialihtugaskan antara lain Senen Mustakim dari sekretaris menjadi kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KAD). Kemudian Puji Riyanto dari kepala Dinas Pertambangan dan Energi menjadi kepala Bappeda serta Wan Ruslan Abdul Ghani dari Karo Bina Sosial Sekretariat Pemprov Lampung menjadi asisten bidang administrasi umum (asisten III). Sementara pejabat eselon III yang dialihtugaskan antara lain Mansyursyah dari kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (Selengkapnya lihat grafis)
Rolling jilid 2 yang dilakukan Pj. bupati Lamtim tersebut kembali dipertanyakan kalangan dewan setempat. Seperti disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Joko Pramono. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semestinya Pj. bupati tidak boleh melakukan alih tugas jabatan. Memang, lanjutnya, ada edaran yang menyebutkan Pj. bupati boleh melakukan alih tugas setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ’’Perlu dipertanyakan, apakah alih tugas yang dilakukan sudah mendapat persetujuan Kemendagri?” tanya Joko.
Joko juga khawatir rolling yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran dapat mengganggu rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2016 yang saat ini sedang dibahas di DPRD Lamtim. ’’Kalau sebagian besar kepala satuan kerja diganti, bagaimana dengan pembahasan KUA dan PPAS yang sedang berjalan? Terlebih ada di antaranya yang berasal dari pemprov,” tandas dia.
Menanggapinya, Tauhidi menyatakan, rolling yang dilaksanakan kemarin, termasuk masuknya dua pejabat dari pemprov, bertujuan memperkuat organisasi pemerintahan dan mengisi kekosongan jabatan. Menurutnya, dua pejabat yang diambil dari pemprov memiliki kemampuan dan pengalamannya pada jabatan yang diemban saat ini. Misalnya, Wan Ruslan berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Okta Heri Alsyah yang didapuk sebagai kepala BPKAD juga bukan orang baru bagi Lamtim. Sebab, Okta pernah menjabat sekretaris BKDD. ’’Selama ini, Lamtim tidak pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan masuknya pejabat yang berpengalaman, diharapkan Lamtim bisa mendapat opini WTP,” kata Tauhidi sembari menegaskan, rolling yang dilaksanakan kemarin juga telah mendapat persetujuan dari Kemendagri.
Sebelumnya, Tauhidi juga merombak jajaran pejabat eselon III dan IV pada Rabu (7/10) lalu. Tidak tanggung-tanggung, rolling dilakukan terhadap 131 pejabat yang terdiri dari 72 pejabat eselon III dan 59 eselon IV.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Metro Achmad Chrisna Putra juga menggelar rolling kemarin. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 821.22/731/LTD-3/03/2015, rolling ini menyasar 8 pejabat eselon II-b, eselon III (15), dan eselon IV (12).
Salah satunya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Metro Imam Santoso yang dinon-job-kan. Prayetno yang sebelumnya menjabat asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Metro ditunjuk menjadi pengganti Imam.
Menurut Chrisna, langkah ini dilakukan terkait banyaknya keluhan dari kecamatan maupun pihak lainnya karena banyaknya pembayaran yang mengalami keterlambatan. ’’Kepada kepala BPKAD yang baru, segera pelajari masalah-masalah sebelumnya dan benahi,” pesan Chrisna dalam sambutannya.
Dia juga berpesan kepada kepala Dinas Pendapatan Kota Metro yang baru agar mengevaluasi potensi pajak yang ada. ’’Lalu menciptakan inovasi-inovasi dalam penarikan pajak. Lebih giat melakukan koreksi ke kecamatan-kecamatan. Karena potensi kita itu dari pendapatan-pendapatan pajak," terangnya.
Dilanjutkannya, rolling ini sudah sesuai aturan hukum dan berdasarkan kinerja para pegawai. ’’Kami telah melakukan rapat dan mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi. Karena gubernur sudah menyetujuinya, maka kami melakukan rolling ini,” ujarnya seraya berharap rolling itu dapat membawa Kota Metro lebih baik lagi.
Diketahui, sebelumnya Kota Bandarlampung dan Kabupaten Waykanan yang menggelar rolling. Perombakan jabatan itu melibatkan ratusan pejabat, mulai level eselon II sampai IV. (wid/cw8/p2/c1/fik)
Post a Comment